IDENTITAS NASIONAL

1.1           PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL 
 
   Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komonitas sendiri, atau Negara sendiri. Mengacu kepada pengertian ini, identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pula pada suatu kelompok.

Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik pisik seperti budaya, agama dan bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (collective action) yang diwujutkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional.

Kata nasional sendiri tidak dapat dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme sebagaimana akan dijelaskan kemudian. 

    Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa, secara fisiologi yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula dengan hal ini sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis.

     Identitas nasional tersebut pada dasarnya menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif. Sebelum memiliki identitas nasional, warga bangsa  telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan.

1.2           UNSUR PEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL

Adapun unsur-unsur pembentuk identitas nasional yaitu:

a.      Suku bangsa

Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif, yang sama caranya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia kurang lebih 300 dialek bahasa, populasinya diperkirakan kurang lebih 210 juta. Diperkirakan separuhnya beretnis Jawa, sisanya diluar jawa seperti Makassar-bugis, Batk, Bali, Aceh dll.

b.      Agama

Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis. Agamanya antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konh Hu Cu. Dari agama-agama tersebut islam adalah mayoritas bangsa Indonesia.

Karena Indonesia merupakan  negara yang multi agama, maka Indonesia dapat dikatakan negara yang rawan terhadap disintegrasi bangsa. Konfllik antar kelompok melibatkan agama sebagai faktor penyebabnya. Maka perlu diciptakan tradisi saling hormat antar agama untuk  mengurangi resiko tersebut(Frans Margin Suseno, 1993:174)

c.       Kebudayaan

Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah peranngkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak. Kebudayaan merupakan patokan nilai-nilai etika dan moral.

Terdapat ratusan kebudayaan bangsa Indonesia seperti halnya suku bangsa yang membentu identitas nasionalnya.

d.      Bahasa

Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis.

Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional setelah kemerdekaan. Dahulu Indonesia memakai bahasa melayu(linguafrance). Posisinya sebagai bahasa perdagangan dengan suku bangsa Indonesia dengan bangsa asing.

Melalui peristiwa sumpah pemuda, para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia.

1.3           NASIONALISME INDONESIA DAN KONSEP-KONSEP TURUNANNYA

Tumbuhnya paham nasionalisme atau paham kebangsaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi nasional politik dekade pertama abad ke-20. Hal yang patut disayangkan perdebatan panjang di antara para tokoh pergderakan nasional tentang paham kebangsaan itu berakhir saling curiga yang sulit dipertemukan.

Secara garis  besar terdapat 3 pemikiran besar tentang watak nasionalisme Indonesia sebelum kemerdekaan yaitu paham ke-islaman, marxisme dan nasionalisme.

Nasionalisme Indonesia pada dasarnya berwatak inklusif dan berwawasan kemanusiaan. Pada perkembangan selanjutnya, watak nasionalisme Indonesia dirumuskan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang mempengaruhi konsep pokok selanjutnya tentang negara bangsa. Warga negara dan dasar negara Indonesia atau yang kemudian disebut dengan ideologi pancasila.

Konsep-konsep itu dirumuskan dalam ketetapan UUD 1945.

a    Negara-bangsa(nation state)

Konsep ini adalah tentang negara modern. Suatu negara dikatakan telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara modern jika setidaknya memenuhi syarat-syarat pokok dan modal sebuah bangsa. Bentuk pemerintah negara Indonesia  di jelaskan dalam dalam UUD 45 pasal 1.  Selain pasal tentang bentuk dan kedaulatan negara, konstitusi UUD 45 memuat juga pasal-pasal tentang unsur-unsur kelengkapan negara Indonesia lainnya.

b.      Warga negara

Pembahasan tentang warga negara terdapat dalam Bab X UUD 45 pasal 26. Sejalan dengan tuntutan zaman, bunyi pasal ini telah mangalami perubahan(amandemen) melalui perubahan kedua UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2000.

c.       Dasar negara pancasila

Sehari setelah Indonesia merdeka, terjadi perdebatan serius tentang dasar negara Indonesia merdeka. Perdebatan panjang di BPUPKI yang tejadi sebelum kemerdekaan berujung pada akhirnya menghasilkan sebuah kompromi yakni BPUPKI “menerima” beberapa usulan.

Kemudian, pada 22 juni 1945 kesepakatan tersebut di tandatangani bertepatan dengan hari jadi kota jakarta, sehingga dokumen tersebut dikenal dengan Piagam jakarta(Jakarta Charter).

Sehari setelah kemerdekaan,  kesepakatan itu mulai dipersoalkan karena orang-orang kristen yang mayoritas di wilayah timur Indonesia tidak bersedia bergabung dengan Republik Indonesia kecuali jika beberapa unsur dalam Piagam Jakarta dihapuskan.

Keinginan masyarakat wilayah timur nusantara memaksa para perumus dasar negara. Akhirnya kelompok Islam bersepakat untuk menghapus unsur-unsur islam yang telah mereka rumuskan dalam Piagam Jakarta, sebagai gantinya unsur ketauhidan dimasukan dalam sila pertama dalam Pancasila. Dengan demikian, sila pertama berbunyi “ Ketuhanan Yang Maha Esa “.

Sejak diterimanya usul perubahan tersebut dan ditetapkannya UUD 45 sebagai UUD Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya 7 kata klausul islami dalam Piaagam Jakarta hilang dari Konstitusi Negara. Hilangnya 7 kata dari Piagam Jakarta dalam pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 dinilai oleh sebagian besar umat islam sebagai pengorbanan besar demi terwujudnya persatuan dan kesatuan negara dan bangsa Indonesia. Sejak peristiwa ini, maka dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat adalah Pancasila dan kelima silanya.

1.4           PERLUNYA INTEGRASI NASIONAL

Di Indonesia istilah integrasi masih sering disamakan dengan istilah asimilasi dan amalganasi. Integrasi di artikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial dan pluralisme sosial.

Integrasi Nasional adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa selain itu dapat pula di artikan bahwa integrasi bangsa merupakan kemampuan pemerintah yang semakin meningkat untuk menetapkan kekuasaannya di seluruh wilayah(Mahfud MD, 1993:71).

Untuk mewujudkan integrasi Nasional dibutuhkan keadilan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa dsb.

Upaya membangun kedilan, kesatuan dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik. Upaya pembangunan dan pembinaan integrasi nasional ini perlu, karena pada hakekatnya integrasi nasional tidak lain menunjukan tingkat kuatnya kesatuan dan persatuan bangsa yang diinginkan(Mahfud MD, 1993:70).